Selasa, 12 Desember 2017

Catat dan Simpan! Ini Dia "8 Penyakit" Yang Pembiayaannya Diwacanakan Tidak Lagi Ditanggung 100% oleh "BPJS Kesehatan"

MediandaTerkini – Sahabat medianda terkini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya mengenai kartu BPJS. BPJS ialah kartu kesehatan untuk digunakan ketika seseorang yang terdaftar dalam kartu tersebut berobat ke faskes atau rumah sakit. BPJS Kesehatan terus berupaya mencari jalan untuk mengatasi permasalahan defisit keuangan yang selalu membebani kinerja mereka.



Wacana terbaru dengan akan melibatkan peserta dalam mendanai perawatan penyakit berbiaya tinggi dan berbahaya.

Sahabat medianda terkini 8 penyakit yang pendanaannya tidak bisa ditanggung bersama antara BPJS Kesehatan dengan pasien; jantung, kanker, gagal ginjal stroke, thalasemia, sirosis hati, leukimia dan hemofilia.

Fahmi Idris, Dirut BPJS Kesehatan mengatakan, pembiayaan perawatan penyakit tersebut selama ini cukup menguras kantong BPJS Kesehatan.

Maklum saja, biaya yang harus dirogoh dari kantong BPJS Kesehatan untuk membiayai perawatan penyakit tersebut besar.

Untuk jantung, sepanjang 2016 kemarin, total belanja BPJS Kesehatan yang harus dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk membiaya perawatan penyakit tersebut mencapai Rp7,485 triliun.

Untuk kanker, gagal ginjal, stroke, thalasemia, sirosis hepatitis, leukimia, hemofilia masing-masingnya mencapai; Rp2,35 triliun, Rp2,592 triliun, Rp1,288 triliun, Rp485,193 miliar, Rp232, 958 miliar, Rp183,295 miliar dam Rp119,64 miliar.

Jika ditotal, biaya perawatan yang harus dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk perawatan penyakit tersebut mencapai Rp14,692 triliun atau 21,84% dari total seluruh biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan pada 2016 kemarin.

"Cost sharing ini harus kami sampaikan supaya masyarakat tidak kaget," katanya Kamis (23/11).

Sahabat medianda terkini Fahmi mengatakan, masih belum tahu berapa porsi pendanaan perawatan yang akan dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan sampai saat ini masih menghitung rincian beban yang akan dikenakan.

Fahmi hanya memastikan, pembagian beban tersebut tidak akan diberikan kepada semua peserta. Pembagian beban hanya akan dilakukan dengan peserta dari golongan masyarakat mampu. (Agus Triyono)

Terkait pemberitaan ini, pihak BPJS Kesehatan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Mengenai cost sharing, belum diputuskan. Ini perlu diluruskan agar tidak terjadi salah pengertian.

Ini hanya gambaran dan referensi akademik untuk diketahui perbandingannya dengan kondisi di negara2 lain yg menerapkan cost sharing.

BPJS Kesehatan diminta paparan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI pada hari kamis tanggal 23 November 2017 tentang bagaimana membiayai penyakit katastropik, segala hal terkait manfaat jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan yg diterbitkan oleh regulator.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat                         
humas@bpjs-kesehatan.go.id


Semoga bermanfaat.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+